Struktur Organisasi - bkddki.jakarta.go.id
Nov 17, 2016 · Jakarta - Melihat terlalu banyak tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan satu SKPD atau ada yang terlalu ringan, maka Pemerintah Provinsi (DKI) akan melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah. Untuk itu, Pemprov DKI telah mengajukan usulan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. PPID KOTA JAKARTA TIMUR ppid - Responsive HTML5 Template. Terwujudnya pelayanan informasi yang Cepat, Akurat, Mudah dan Berkualitas. untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai … PPID KOTA JAKARTA TIMUR - Permohonan Informasi ppid - Responsive HTML5 Template. SEKKO JAKTIM. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Administrasi Jakarta Timur SERTIFIKASI PRODUK | PPISHP DKI Jakarta Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan. Peraturan Gubernur No. 316 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja PPISHP Provinsi DKI Jakarta; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. STRUKTUR ORGANISASI. Tujuan PPISHP DKI Jakarta
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, BKD DKI Jakarta, Struktur Organisasi PPID DKI Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Visi & Misi; Organisasi Perangkat Daerah; Struktur Organisasi; Tugas dan Fungsi; Profil Pimpinan; Daftar Pejabat Struktural; Satuan dan Unit Kerja; PPID Pemprov DKI Jakarta. Profil PPID; Visi dan Misi PPID; Struktur Organisasi PPID; Tugas dan Fungsi; Dasar Hukum PPID; Informasi Publik . Daftar Informasi Publik Struktur Organisasi - bkddki.jakarta.go.id Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Gedung Balaikota - Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Blok G - Lantai 20/21 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10110 https://bkddki.jakarta.go.id bkdprov@jakarta… Struktur Organisasi - PPID DKI Jakarta
Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan be rdas arkan pada kerangka regulas i se rta keb utuhan obye ktif dan kondisi lingkungan s trate gis daerah. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah … Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terus meningkat setiap tahunnya, dan mencapai 89 triliun pada tahun 2019. Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk menghasilkan kapasitas pemerintahan yang memiliki kemampuan yang handal dan professional. BPS Provinsi DKI Jakarta Statistik keuangan pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II dikumpulkan melalui pengitungan lengkap dari pemerintah masing-masing daerah. Kasus khusus untuk pemerintah daerah tingkat II di DKI Jakarta tidak termasuk anggaran yang terpisah tetapi digabung dengan anggaran pemerintah daerah tingkat I-nya, dinamakan DKI Jakarta. BPPBJ DKI Jakarta | Badan Pelayanan Barang dan Jasa DKI ...
BPS Provinsi DKI Jakarta
Struktur Organisasi; Profil Pejabat Struktural; Berita; Pengumuman; PPID. Profil Kesehatan DKI Jakarta; Alur Mekanisme Perizinan; Alur Mekanisme Permohonan; Alur Pendaftaran Kepesertaan PBI DKI Jakarta; Laporan; COVID-19. Kebijakan. Kebijakan Pusat; Kebijakan Gubernur; Kebijakan Dinas Kesehatan; Media Promosi Kesehatan; Produk Hukum. Undang Data Nama SKPD Organisasi Perangkat Daerah Di Provinsi DKI ... Portal Data jakarta. Dataset ini berisi Data Nama - Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Organisasi Perangkat Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Organisasi Perangkat Daerah DKI Diubah Per 1 Januari 2017 ... Nov 17, 2016 · Jakarta - Melihat terlalu banyak tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan satu SKPD atau ada yang terlalu ringan, maka Pemerintah Provinsi (DKI) akan melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah. Untuk itu, Pemprov DKI telah mengajukan usulan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
- 762
- 1223
- 688
- 786
- 1546
- 493
- 909
- 1273
- 886
- 70
- 1276
- 1587
- 827
- 153
- 1955
- 340
- 433
- 1785
- 1134
- 726
- 707
- 125
- 960
- 649
- 1038
- 721
- 1082
- 336
- 610
- 629
- 443
- 603
- 949
- 24
- 135
- 324
- 1947
- 729
- 1827
- 470
- 1712
- 309
- 671
- 1924
- 13
- 1821
- 1974
- 738
- 146
- 1580
- 1503
- 1190
- 996
- 423
- 1099
- 1729
- 137
- 508
- 1772
- 938
- 277
- 1442
- 834
- 1154
- 224
- 1205
- 1932
- 206
- 110
- 1838
- 405
- 899
- 238
- 1816
- 290
- 1025
- 900
- 1108
- 1599
- 464
- 1049
- 941
- 1243
- 1607
- 526
- 925
- 407
- 188
- 1439
- 957
- 2000
- 1532
- 1436
- 868
- 770
- 1790
- 617
- 43